shiafrica.com

Investasi di Batas Laut: Menggali Emas Hijau Kepulauan Natuna

Investasi di Batas Laut: Menggali Emas Hijau Kepulauan Natuna

M Pradana Indraputra, Indonesia
01 March 2024 16:50
M Pradana Indraputra
M Pradana Indraputra
Muhammad Pradana Indraputra atau biasa dikenal dengan sapaan Dana merupakan Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional Kementerian Investasi/BKPM. Dana juga merupakan Ketua Millenial Business Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Dana memiliki.. Selengkapnya
Suasana Laut Natuna Utara, Jumat (17/9/2021).
Foto: Suasana di Natuna, beberapa waktu lalu. (Dokumentasi Koarmada I)

Jauh di perbatasan terluar garis Indonesia, Kepulauan Natuna tidak hanya sebagai penjaga terluar garis teritorial negara, tetapi juga sebagai harta karun alam yang belum sepenuhnya terjamah. Lokasinya yang strategis di jalur pelayaran internasional menuju Hongkong, Jepang, Korea, dan Taiwan, menjadikan Natuna sebuah titik strategis dalam peta ekonomi maritim global yang apabila dikelola dengan baik.

Natuna dapat menjadi jembatan antara Indonesia dengan pasar global, menghubungkan kekayaan alam Indonesia dengan kebutuhan pasar internasional. Mengintegrasikan Natuna secara lebih komprehensif ke dalam struktur ekonomi Indonesia merupakan tindakan yang strategis untuk meningkatkan perekonomian negara.

Natuna, yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, menyimpan potensi kekayaan alam yang mengagumkan. Kekayaan ini bukan hanya berupa cadangan minyak dan gas yang besar, tetapi juga sumber daya kelautan yang belum digarap secara maksimal.

Potensi minyak di Natuna diperkirakan mencapai 36 juta barel, namun sayangnya, yang dimanfaatkan baru sekitar 25 ribu barel. Sementara itu, berdasarkan Kementerian ESDM, potensi perikanan laut Natuna mencapai lebih dari setengah juta ton per tahun.

Namun, kekayaan ini tersembunyi di balik isu geopolitik, terutama terkait dengan 'nine dash line' yang bertentangan dengan hukum internasional termasuk Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) pada tahun 1982.

Untuk menarik investasi, pemerintah Indonesia harus menerapkan kebijakan yang mendukung. Pembentukan Kawasan Industri Terpadu di Natuna bisa menjadi langkah awal. Hal ini harus diikuti dengan pemberian insentif bagi investor, baik lokal maupun internasional, seperti kemudahan perizinan, insentif pajak, atau dukungan infrastruktur yang memadai.

Menilik dari lokasinya yang berada di tengah lautan, tampaknya sangat tidak efisien jika lahan hijau harus dikorbankan untuk pembangunan bandara konvensional. Sebagai solusi inovatif, pemerintah seharusnya mengutamakan pengembangan infrastruktur yang lebih bersinergi dengan lingkungan maritim Natuna.

Ini berarti mengalihkan fokus dari konstruksi berbasis darat ke sistem transportasi dan fasilitas yang mengoptimalkan laut sebagai sumber daya utama. Pendekatan ini akan mengurangi dampak lingkungan dari pembangunan besar-besaran, mempertahankan keindahan alam pulau, dan sekaligus mengembangkan jaringan yang memperkuat posisi Natuna sebagai Kawasan Maritim Terpadu.

Dengan ini, Natuna dapat memanfaatkan keunggulan geografisnya secara maksimal, membuka peluang baru dalam sektor pariwisata dan ekonomi laut, sekaligus mempertegas identitasnya sebagai wilayah kepulauan yang inovatif dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, langkah ini akan meningkatkan citra Natuna sebagai destinasi yang unik dan ramah lingkungan, sekaligus memaksimalkan potensi yang ada. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat mengoptimalisasikan lahan sekaligus mencerminkan komitmen terhadap pelestarian alam di Natuna.

Pengembangan industri perikanan dan pariwisata harus menjadi fokus utama dalam pemanfaatan potensi alam Natuna. Industri pengolahan ikan dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan utama.

Sementara pariwisata berbasis kelautan dan alam, seperti penyelaman dan pemancingan, dapat menarik wisatawan domestik dan internasional. Dukungan pendidikan dan riset, terutama di bidang rekayasa sipil, akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan inovatif di Natuna.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses ini sangat penting. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan partisipasi dalam bisnis pariwisata akan menciptakan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Mereka harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penerima manfaat. Hal ini akan memastikan bahwa kekayaan Natuna dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan yang akan datang, sekaligus mengurangi potensi konflik sosial.

Pengembangan ekspor langsung dari Natuna juga harus menjadi prioritas. Lokasi strategisnya memungkinkan ekspor langsung ke negara-negara Asia Timur tanpa perlu transit melalui pelabuhan lain, misalnya Jakarta, yang akan mempercepat proses ekspor dan mengurangi biaya logistik. Hal ini akan meningkatkan daya saing komoditi Natuna di pasar internasional.

Kunci keberhasilan Natuna terletak pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat. Natuna tidak hanya akan berkembang sebagai titik ekonomi penting di Indonesia, melainkan juga sebagai model pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan inovatif. Kesempatan ini tidak boleh terlewatkan.

Langkah-langkah yang diambil hari ini akan menentukan masa depan Natuna sebagai pusat kekuatan ekonomi baru di Indonesia, yang berkelanjutan, maju, dan inklusif. Natuna, dengan segala potensinya, berdiri di ambang kesempatan besar untuk menjadi cerita sukses dalam sejarah pembangunan Indonesia.


(miq/miq)

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat